BeritaJawa Barat

Rektor UI Ari Kuncoro Akhirnya Mundur dari Posisi Komisaris Bank BRI, setelah Tuai Kontroversi

TRIBUNJABAR.ID – Setelah beberapa hari menimbulkan kontroversi, Rektor Universitas Indonesia, Ari Kuncoro, akhirnya mengundurkan diri dari posisi Wakil Komisaris Bank BRI.

Pengunduran diri ini diketahui dari laporan informasi yang disampaikan BRI ke Bank Indonesia sebagaimana dilihat Tribunnews.com di laman Keterbukaan Informasi Bursa Efek Indonesia. 

Dalam laporan itu disampaikan pengunduran diri Ari Kuncoro dari jabatannya sebagai Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen Perseroan. 

Berikut keterangan BRI: 

Kementerian BUMN RI telah menerima surat pengunduran diri Ari Kuncoro sebagai Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen BRI dan menginformasikannya secara resmi kepada Perseroan. Sehubungan itu, Perseroan menerbitkan keterbukaan informasi pada tanggal 22 Juli 2021. Adapun proses berikutnya, Perseroan akan menindaklanjuti sesuai ketentuan dan prosedur.

Perseroan berkomitmen untuk terus menerapkan praktik tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance (GCG) dari seluruh lapisan, baik top level management dalam hal ini Dewan Komisaris dan Direksi, hingga jajaran pekerja di seluruh Unit Kerja Perseroan. Komitmen tersebut dijalankan pada setiap kegiatan usaha Perseroan, yang merupakan perwujudan dari visi dan misi Perseroan, corporate values dan strategi kebijakan dalam keberlanjutan Perseroan.

Adapun Keterbukaan informasi terkait hal dimaksud dapat diakses pada situs web bursa efek dan perseroan pada tanggal 22 Juli 2021.

Laporan BRI perihal pengunduran diri Ari Kuncoro dari posisi Wakil Komisaris Utama
Laporan BRI perihal pengunduran diri Ari Kuncoro dari posisi Wakil Komisaris Utama (www.idx.co.id)

Sebelumnya, Ari Kuncoro menjadi sorotan karena diketahui merangkap jabatan sebagai komisaris di BUMN. 

Ari dianggap melanggar Peraturan Pemerintah Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No 68 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Indonesia di mana rektor dan wakil dilarang merangkap jabatan di BUMN/BUMD ataupun badan usaha swasta.

Namun, beberapa pekan kemudian, muncul revisi atas PP No 68 Tahun 2013 yakni PP No 75 Tahun 2021. 

Dalam PP itu, Rektor UI diperbolehkan merangkap sebagai komisaris. 

Source link

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
HUMAS BPD PHRI JABAR We would like to show you notifications for the latest news and updates.
Dismiss
Allow Notifications

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker