BeritaJawa Barat

Pengusaha Pariwisata Akan Kibarkan Bendera Kuning, Ini Solusi yang Ditawarkan Pemkab Sumedang

Laporan Kontributor TribunJabar.id Sumedang, Kiki Andriana

TRIBUNJABAR.ID, SUMEDANG – Pemerintah Kabupaten Sumedang merespons rencana pengibaran bendera kuning oleh para pengusaha di bidang pariwisata.

Mereka adalah pengusaha yang tergabung dalam Forum Komunikasi Pariwisata Sumedang.

Mereka merasa akan menghadapi kematian akibat perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 4

Respons itu muncul dari Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang, Herman Suryatman.

Menurutnya, perpanjangan PPKM level 4  ini memang berat bagi pengusaha di sektor pariwisata, perhotelan, dan restoran di Sumedang.

Namun, kata Herman, pihaknya berharap agar pengusaha pariwisata di Sumedang bisa taat dengan aturan PPKM level 4 ini.

“Dengan berat hati, kami mohon teman-teman pengusaha pariwisata, restoran, dan hotel bisa taat dengan aturan PPKM level 4 ini. Hal ini untuk kepentingan bersama, agar bisa menekan laju penyebaran Covid-19,” kata Herman saat ditemui TribunJabar.id, Selasa (3/8/2021) malam.

Baca juga: Bukan Cuma Penjual Agar-agar, Pembuat Konten Viral di Garut Juga Terimbas, Unigal Usahakan Beasiswa

Herman mengatakan, Pemkab Sumedang telah menyiapkan sejumlah langkah antisipasi bagi sektor pariwisata yang terkena dampak PPKM level 4 yang kini diperpanjang hingga 9 Agustus  2021.

Kebijakan PPKM level 4 ini bukan keinginan Pemkab Sumedang.

“Tadi, Forum Komunikasi Pariwisata Sumedang sudah berkomunikasi dengan Pak Bupati. Namun, saya belum tahu hasilnya seperti apa. Intinya, kami sudah menyiapkan antisipasi bagi sektor pariwisata,” kata dia.

Dengan demikian, Pemkab Sumedang sudah memberikan atensi untuk para pelaku usaha pariwisata di Sumedang.

Baca juga: Keluarga Tak Beri Beban kepada Anthony Ginting di Olimpiade Pertama, Bersyukur Raih Perunggu

“Kami akan melayangkan surat dari Pak Bupati yang ditujukan kepada para pimpinan perbankan untuk memberikan keringanan dan penjadwalan ulang atas kredit para pelaku jasa pariwisata. Suratnya sudah dibuatkan, nanti akan kami undang juga untuk berdiskusi dan mengedukasi melalui video conference,” katanya.

Bukan hanya itu, Pemkab Sumedang pun telah berkomunikasi dengan pimpinan PLN, BPJS Ketenagakerjaan, dan beberapa pihak yang terkait dengan hal ini. (*)

Source link

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
HUMAS BPD PHRI JABAR We would like to show you notifications for the latest news and updates.
Dismiss
Allow Notifications