BeritaJawa Barat

Ribuan Obat Tradisional Tanpa Izin Disita BBPOM, Ada Untuk Asam Urat dan Pegal Linu, Ini Lengkapnya

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Nazmi Abdurahman

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG – Ribuan obat tradisional tapa izin edar disita Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Bandung, dari sebuah toko di Tasikmalaya, Rabu 28 Juli 2021. 

Kepala BBPOM Bandung, Susan Gracia Arpan mengatakan, ribuan obat tradisional itu diduga akan segera diedarkan ke seluruh Jawa Barat. 

“Beberapa hari lalu tim juga melakukan penghentian pengedaran obat tradisional tanpa izin edar dan beberapa obat tradisional yang sudah masuk kategori Badan POM mengandung bahan kimia obat,” ujar Susan Gracia Arpan, didampingi anggota Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Barat, di Kantor BPOM Bandung, Selasa (3/8/2021). 

Dalam aturan, kata dia, obat tradisional seperti jamu dan herbal hanya dikonsumsi untuk menambah kesehatan, bukan untuk pengobatan. Sebab, kata dia, obat tradisonal berbahan kimia akan merusak kesehatan diantaranya jantung dan ginjal

“Di situasi pandemi ini mencari herbal jangan sampai disusupi oleh obat tradisional yang justru membahayakan kesehatan, imunitas malah turun rawan terpapar,” katanya. 

Menurut Susan, total barang bukti yang diamankan setara dengan nilai uang Rp 850 juta. Pihaknya, segera menindaklanjuti temuan tersebut kepada tahapan hukum selanjutnya. 

“Kami mengimbau masyarakat di masa pandemi berhati-hati mengkonsumsi obat-obatan kalau obat keras harus dengan resep dokter, kalau obat tradisional harus izin edar dari badan POM,” katanya. 

Adapun obat tradisional yang diamankan yaitu 2.532 botol Tawon Klanceng, serbuk Xian Ling 270 boks dan kapsul 300 boks. Serbuk pegal linu Wang Tong 100 boks, Ricalinu 120 boks, serbuk asam urat Shen Ling 400 boks, serbuk tawon 600 boks, pegal linu kapsul Wang Tong 4.200 boks, serbuk Chang San 270 boks, Kapsul Asamulin 600 boks, obat asam urat dan flu tulang kapsul 270 boks. 

Para pelaku yang diduga mengedarkan obat tradisional tanpa izin edar dan berbahan kimia obat itu pun dijerat pasal 196 dan 197 undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun hingga 15 tahun dan denda Rp 1 hingga 1.5 miliar. 

Source link

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
HUMAS BPD PHRI JABAR We would like to show you notifications for the latest news and updates.
Dismiss
Allow Notifications